Setiap
negara tentunya memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi di setiap periode tahunnya. Begitupun Indonesia , setiap kali mengalami
pergantian pemerintah maka strategi yang diterapkan pun akan berubah-ubah
sesuai dengan target dan kebijakan pemerintah yang memiliki wewenang pada saat
itu.
Dimulai
dari era Orde Lama sampai kini Orde Indonesia Bersatu Jilid II, Indonesia telah
banyak mengalami perubahan kebijakan dalam hal pembangunan ekonomi seperti
Repelita I-VI dan strategi lainnya. Pada era saat ini dimana Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden Indonesia dan Bapak Boediono
sebagai wakil presiden, pemerintah bersama dunia usaha, kepala daerah dan
sejumlah pemangku kepentingan tengah membahas draf rencana MP3EI (Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) untuk mengkonkretkan
agenda pembangunan nasional melalui keterlibatan BUMN dan investor swasta.
SBY
menuturkan jika master plan MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia )
lebih berkaitan dengan investasi, bisnis, dan pembangunan ekonomi. Perekonomian
middle level investasi tanpa itu ekonomi tidak akan terangkat, dengan investasi
besar-besaran di seluruh Indonesia ,
UMKM (Usaha Menengah, Kecil Menengah) juga turut bergerak.
Aspek
perdagangan dan wisata tidak mungkin terpisahkan karena kedua bidang ini saling
terkait satu sama lain. UMKM juga akan terus digalakkan dengan melaksanakan
sejumlah program untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan serta
menjadi kontrol strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia .
SBY
mengharapkan P3EI itu memiliki bobot yang tinggi dengan melakukan benchmark
terhadap rencana induk yang dimiliki oleh sejumlah negara sahabat yang sudah
terbukti sukses dalam menjabarkan rencana induknya seperti Tiongkok, Korea
Selatan, dan India .
Terkait
dengan itu, Presiden meminta BUMN menjadi pilar dan kontributor utama bagi
pengembangan ekonomi nasional. BUMN bisa melakukan kemitraan dengan sesamanya
atau dengan pihak swasta. Pola itu, ungkapnya, bisa diterapkan dalam
implementasi program P3EI 2011-2025.
Berkaitan
dengan strategi pembangunan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan
bahwa Indonesia
masih menganut strategi pembangunan empat jalur yaitu:
1.
pro pertumbuhan jelas
2.
pro lapangan kerja
3.
pro kemiskinan
4.
pro lingkungan
Jika
ekonomi tidak tumbuh, maka kesejahteraan dan perekonomian tidak akan meningkat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
kini telah mencapai 6-7%, namun sebaiknya pertumbuhan ini tidak hanya terpusat
di kota besar seperti Jawa, tetapi merata di
seluruh wilayah Indonesia .
Defenisi Pembangunan
Secara
tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross
Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna
pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004).
Kemudian
muncul sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menekankan pada
peningkatan pendapatan per kapita. Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu
negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk.
Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi
mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi.
Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung
melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok
indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004).
Strategi
pembangunan adalah segala bentuk cara yang dilakukan suatu organisasi untuk
mencapai Visi dan Misi. Dalam sebuah organisasi diperlukan kinerja yg baik
untuk mencapai kesuksesan.tanpa kinerja yang baik semuanya akan berakhir pada
kegagalan.
2.Indicator Pengukur Keberhasilan Pembangunan
Penggunaan
indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di
Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih
sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan
pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara
yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan
bergeser kepada factor-faktor sekunder
dan tersier (Tikson, 2005).
Sejumlah
indicator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional
antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomin,
urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator
lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau
daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan
Manusia (HDI). Deddy T. Tikson (2005) telah meringkaskan kelima indicator
tersebut :
1.Pendapatan
perkapita
pendapatan
per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan,
walaupun memiliki beberapa kelemahan. Pertumbuhan pendapatan nasional selama
ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga.
Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara
otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan
ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini
mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur
distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses
terhadap sumber daya ekonomi.
2.Struktur ekonomi
Peningkatan
pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang
ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan
pendapatan per kapita, konstribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap
pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan
perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri
yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di
lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan
semakin menurun.
3.Urbanisasi
Urbanisasi
dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah
perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi
apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan
pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara,
proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi
industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi
sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri,
sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di
Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah
pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu
indicator pembangunan.
4.Angka Tabungan
Perkembangan
sektor industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal.
Finansial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam
sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada awal pertumbuhan
kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki
produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik
swasta maupun pemerintah.
5.Indeks
Kualitas Hidup
IKH
atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat karna indikator
makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat
dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah
bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan
sosial.
Indeks ini
dihitung berdasarkan :
(1)
angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun
(2)
angka kematian bayi
(3)
angka buta huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian
bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan
lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga.
Pendidikan yang diukur dengan angka buta huruf, dapat menggambarkan jumlah
orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini
menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi
keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para
pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur
kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per
kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.
6.Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index)
The
United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan
yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar
yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas
sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada
pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat
diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan
yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa
peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai
pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar